Jumat, 17 Juni 2011

Proses urus cerai di Pengadilan Agama

Berikut langkah-langkah proses perceraian di Pengadilan:

    Mempersiapkan berkas-berkas perceraian (buku nikah, akta kelahiran anak-anak, kartu keluarga, KTP);
    Membuat (surat) gugatan;
    Mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Berwenang;
    Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama;
    Menghadiri proses mediasi di Pengadilan Agama;
    Menghadiri persidangan di Pengadilan Agama.


Ruang Mediasi
Sebelum diadakan sidang perceraian, perlu diadakan mediasi, dimana mediasi ini ditunjuk satu orang mediator dari salah satu hakim di Pengadilan Agama tersebut. Umumnya mediasi dilakukan sebanyak 2 kali, dan dilaksanakan di ruangan khusus.
Ruang Informasi
Bagi yg belum pernah atau tidak biasa ke pengadilan, maka di Pengadilan Agama dapat menanyakan informasi tentang proses perceraian, walaupun kurang informatif, namun disediakan meja khusus untuk informasi.
Ruang Administrasi
Setelah mendapatkan informasi yg diinginkan tentang perceraian, maka selanjutnya untuk alur proses pendaftaran perkara cerai dilakukan di ruangan administrasi. Di ruangan administrasi ini-lah dilakukan transaksi pembayaran pendaftaran gugatan dan pembayaran biaya panggilan sidang.

sumber http://masalahperceraian.blogspot.com/2009/01/proses-perceraian-di-pengadilan-agama.html



Contoh Gugatan Perceraian






Kepada Yth:



Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri/Agama Jakarta Selatan



Di



Tempat



Dengan hormat



Bersama ini, saya Anggraeini, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. ABC No 39 Petukangan, Jakarta Selatan, selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT



Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap



Ali Mukti, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, berlamat di Jl. Mukti Timur No 13, Pesanggarahan Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT



Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alas an diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

    Pada 5 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Petukangan Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan dengan nomor ______tertanggal_________
    Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: Nugroho Mukti, laki-laki, lahir di Jakarta Selatan, tanggal_______dengan Akta Kelahiran No_____tertanggal_____ dan Sari Mukti, perempuan, lahir di Jakarta Selatan, tanggal_____dengan Akta Kelahiran No_______tertanggal_____
    Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas
    Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya
    Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil-kecil
    Kebiasaan kasar Tergugat makin menjadi setelah kelahiran anak kedua dari Penggugat/Tergugat
    Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah
    Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat
    Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan

    Menerima gugatan penggugat
    Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan
    Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No____yang tercatat di Kantor Urusan Agama Petukangan Jakarta Selatan
    Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat
    Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 / bulan
    Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya



Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih







Jakarta,______



Hormat Penggugat











Anggraeini

sumber http://anggara.org/2007/09/24/contoh-gugatan-perceraian/





Istri Atau Suami yg Ajukan Gugatan Cerai (di Pengadilan Agama), Mana yg Lebih Cepat Proses Cerainya?

Gugatan cerai dapat diajukan/didaftarkan baik oleh si istri maupun si suami. Sebelumnya perlu diterangkan dahulu ada perbedaan definisi antara pengajuan gugatan cerai yg diajukan istri dengan yg diajukan suami. Jika istri yg mengajukan gugatan cerai dinamakan  "cerai gugat" dan, jika suami yg mengajukan gugatan cerai dinamakan  "permohonan cerai talaq".
Permasalahannya sekarang, masih banyak orang belum mengerti perbedaan mana yg lebih singkat, proses cerai yg diajukan oleh istri dengan proses cerai yg diajukan suami. Jawabannya: gugatan cerai yg diajukan istri proses cerainya relatif lebih singkat.
Jika gugatan cerai yg diajukan istri maka tahapan sidangnya dilakukan sebanyak 8 kali, yakni:

    sidang pembacaan gugatan/perdamaian
    sidang jawaban
    sidang replik
    sidang duplik
    sidang pembuktian/saksi dari penggugat
    sidang pembuktian/saksi dari tergugat
    sidang kesimpulan
    sidang pembacaan putusan

Sementara, gugatan cerai yg diajukan suami akan menjalani 9 tahapan sidang, ialah:

    sidang pembacaan gugatan/perdamaian
    sidang jawaban
    sidang replik
    sidang duplik
    sidang pembuktian/saksi dari penggugat
    sidang pembuktian/saksi dari tergugat
    sidang kesimpulan
    sidang pembacaan putusan
    pembacaan ikrar talaq

sumber http://konsultasi-perceraian.blogspot.com/2009/01/istri-atau-suami-yg-ajukan-gugatan.html



Prosedur Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama


Keluarga dan Waris

Islam secara jelas mengatakan, “Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah Thalaq/Cerai ", namun dalam sebuah rumah tangga pastilah kerap terjadi konflik antara suami dan isteri, dimana banyak hal yang memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian. Setiap pertengkaran pastilah ada penyelesaiannya namun apabila pertengkaran tersebut memicu sebuah keputusan yang besar seperti perceraian, maka proses melangkah ketahap itupun bukan hal yang mudah dan singkat untuk dilakukan. Katakanlah seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap perkawinan mereka. Dalam posisi seperti ini, mungkin membenarkan pernyataan di atas, dimana sebuah perceraian dihalalkan meski dibenci oleh Allah SWT.

Dan berikut di bawah ini akan dijelaskan secara singkat namun terperinci, mengenai prosedur yang dapat dilakukan dalam melakukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama, yakni sebagai berikut :

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah :

    Mengajukan Gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989;
    Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat Surat Gugatan, hal ini berdasarkan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989;
    Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum, namun jika Tergugat telah menjawab surat gugatan dan ternyata terdapat perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

2. Pengadilan tempat Gugatan didaftarkan :

    Bilamana Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974;
    Bilamana Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989;
    Bilamana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal ini berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989.

3.  Alasan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama :

    Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
    Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin ataupun alasan yang jelas, dengan kata lain perbuatan suami merupakan perbuatan sadar dan sengaja dilakukan.
    Suami mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
    Suami melakukan kekerasan terhadap isteri, bertindak kejam dan suka menganiaya;
    Suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang diderita;
    Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
    Suami melanggar taklik talaq yang diucapkan saat ijab qabul;
    Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. (ketentuan hal-hal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975).

4. Saksi dan Bukti

Pihak Penggugat (isteri) wajib membuktikan di Pengadilan kebenaran alasan-alasan tersebut, dengan hal-hal berikut ini :

    Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini berdasarkan Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 135 KHI.
    Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan isteri adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajibannya, hal ini berdasarkan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989.
    Keterangan dari saksi-saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara isteri (si penggugat) dengan suaminya, hal ini berdasarkan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 KHI.

5. Surat-surat yang harus dipersiapkan, antara lain :

    Surat Nikah asli:
    Foto copy surat Nikah masing-masing 2 (dua) lembar yang dibubuhi materai dan dilegalisir;
    Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru dari pihak Penggugat;
    Foto copy Kartu Keluarga; dan
    Foro copy akta kelahiran anak (apabila sudah memiliki anak) dengan dibubuhi materai serta dilegalisir.

6. Permohonan Gugatan harus memuat :

    Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
    Posita atau fakta kejadian dan fakta hukum.
    Petitum yakni hal-hal yang dituntut berdasarkan posita.

7. Terkait Gugatan lain seperti halnya penguasaan anak, nafkah anak dan isteri serta harta bersama, dapat diajukan secara bersama-sama dalam Gugatan Perceraian atau dapat diajukan setelah putusan perceraian memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8. Biaya Perkara :

    Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
    Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir, hal ini berdasarkan Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989.
    Namun terhadap mereka yang tidak mampu, maka dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), hal ini berdasarkan Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.

9. Setelah melalui proses diatas dan Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Perceraiannya ke Pengadilan Agama, maka Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama.

10. Tahapan Persidangan :

    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi, hal ini berdasarkan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989;
    Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi, hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003;
    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik), berdasarkan Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg.

11. Putusan Pengadilan Agama atas Gugatan Cerai :

    Gugatan dikabulkan.  (dalam hal ini bilamana Tergugat tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Agama).
    Gugatan ditolak. (dalam hal ini bilamana tidak menerima putusan hakim maka Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama).
    Gugatan tidak diterima. (dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan gugatan baru).

Dan terhadap hal-hal tersebut diatas, bilamana Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama akan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Demikian penjelasan mengenai prosedur Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang berlaku.

sumber http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/75/prosedur-gugatan-perceraian-di-pengadilan-agama/

Persiapan Menghadapi
Sidang Kasus Perceraian


Jika anda akan menghadapi sidang untuk kasus perceraian, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, ada beberapa hal yang perlu anda ketahui.



1. Mendapatkan nasehat hukum

Jika anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum, ada baiknya anda meminta nasehat hukum dari seorang pengacara, konsultan hukum atau orang yang sudah berpengalaman. Jangan menganggap remeh persoalan yang anda hadapi, meskipun kasus yang anda hadapi tidak terlalu rumit,  karena konsekuensi hukum yang anda hadapi nantinya mengikat dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, jangan menunda sampai saat-saat terakhir putusan hakim akan dijatuhkan atau saat posisi anda sudah terjepit.



2. Beberapa hal yang penting untuk ditanyakan

Banyak hal yang dapat anda tanyakan kepada pihak-pihak yang lebih mengetahui tentang proses hukum, antara lain tentang:

ö Hal-hal yang harus dipersiapkan, jika anda mewakili diri sendiri dalam sidang

ö Mendiskusikan tentang penyebab/alasan mengapa anda memutuskan bercerai dengan suami anda

ö Bila anda memakai jasa pengacara (kuasa hukum) di pengadilan, apakah hal itu akan berpengaruh pada putusan hakim?

ö Biaya yang harus dikeluarkan, jika anda memakai jasa pengacara (kuasa hukum)

ö Garis besar proses hukum yang akan anda hadapi di pengadilan

ö Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses hukum kasus yang anda hadapi

Sebelum meminta nasehat hukum, sebaiknya anda menyiapkan terlebih dulu surat-surat penting mengenai kasus anda (antara lain: surat nikah asli dan fotokopinya yang telah dibubuhi materai, fotokopi akta kelahiran anak yang dilegalisasi di kantor pos, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga,dll). Biasanya kasus perceraian disertai pula dengan masalah pembagian harta gono-gini, sebaiknya anda juga menyiapkan surat-surat yang terkait dengan dengan harta benda perkawinan seperti akta jual-beli, sertifikat, kwitansi, bon jual-beli, surat bukti kepemilikan dan semacamnya. Hal ini untuk memudahkan anda dan penasehat hukum anda memahami persoalan hukum yang sedang anda hadapi. Setelah anda memahami persoalan anda, diharapkan anda sudah dapat mengambil keputusan apakah akan meminta bantuan pengacara atau kuasa hukum sebagai wakil anda di pengadilan, atau anda memutuskan untuk mewakili diri anda sendiri, tanpa didampingi pengacara.



3. Dimana anda bisa mendapatkan nasehat & bantuan hukum?

Anda dapat meminta nasehat hukum dari seorang konsultan hukum atau pengacara, dengan kebebasan memilih untuk didampingi/tidak oleh mereka dalam sidang pengadilan nanti.

Jika anda tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar seorang pengacara, ada beberapa lembaga yang dapat anda mintai bantuan dengan tanpa membebani biaya yang berlebihan kepada anda. Lembaga yang sifatnya nirlaba ini, —misalnya Lembaga Bantuan Hukum terdekat di wilayah anda—biasanya akan mempertimbangkan bagaimana kondisi anda, baik kondisi ekonomi maupun psikologis.

Jika anda menginginkan nasehat hukum atau bantuan hukum dari pengacara swasta, jangan segan menanyakan biaya yang akan dikeluarkan. Juga jangan ragu untuk menanyakan kepada pengacara lain yang berbeda, jika biaya yang dikenakan terlalu mahal. Ingat! Anda mempunyai hak penuh untuk memutuskan dan memilih siapa yang akan menjadi penasehat hukum atau kuasa hukum yang anda anggap paling sesuai.



4. Yang harus anda siapkan sebelum ke pengadilan

    a. Bila tanpa didampingi Pengacara

ö  Mempersiapkan surat gugatan; Setelah anda memahami segala sesuatunya (sudah meminta bantuan saran/nasehat dari pihak yang paham soal ini), anda dapat mempersiapkan surat gugatan anda sendiri (langkah-langkah pembuatan surat gugatan dapat dilihat di Lembar Info LBH APIK Jakarta tentang Prosedur Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama)

ö  Menyiapkan uang administrasi yang jumlahnya sekitar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya harus anda bayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Anda akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) setelah membayar.

ö  Mempersiapkan apa yang akan anda katakan di pengadilan tentang kasus anda. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar anda berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini.

ö  Mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi

    b. Bila didampingi Pengacara

ö  Jika anda memilih untuk didampingi pengacara, terlebih dulu pengacara anda membuat Surat Kuasa yang harus anda tandatangani. Surat Kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa anda (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pengacara anda (sebagai penerima kuasa) untuk  mewakili anda dalam pengurusan kasus anda, mulai dari pembuatan surat-surat seperti surat dakwaan, beracara di muka sidang pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan kasus anda, meminta salinan putusan pengadilan dan sebagainya.

ö  Menyiapkan Surat Gugatan. Bila anda sudah menandatangani Surat Kuasa, maka selanjutnya pengacara (kuasa hukum) andalah yang akan mengurus pembuatan Surat Gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.

ö  Siapkan uang administrasi kurang lebih Rp.500.000,- yang harus anda bayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Usai membayar, anda akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).

ö  Siapkan uang untuk pembayaran pengacara anda bila pengacara yang anda minta bantuannya adalah pengacara yang dibayar.



Yang penting juga harus anda perhatikan:

ö  Persiapkan mental anda

ö  Usahakan tidak terlambat ke pengadilan karena dapat mempengaruhi jalannya sidang

ö  Berpakaian sopan dan rapi.



5.  Di ruang sidang pengadilan

    a. Yang mungkin ditanyakan hakim

ö  Dalam sidang pertama, hakim biasanya akan melakukan upaya perdamaian. Di sidang ini hakim akan bertanya apakah kedua pihak yang bersengketa akan mengadakan perdamaian/tidak?

ö  Dalam proses pemeriksaan, hakim dapat menanyakan masalah-masalah yang terkait dengan gugatan, apakah ada keberatan dari para pihak/tidak?

ö  Sebelum putusan dijatuhkan hakim, hakim dapat bertanya apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan para pihak? Misalnya hak untuk mengasuh anak di bawah umur atau menemui anak, jika sebelumnya mendapat halangan untuk bertemu.

    b.   Siapa saja yang berhak hadir di persidangan?

ö  Hakim: yaitu orang yang memimpin jalannya sidang, memeriksa, dan memutuskan perkara

ö  Panitera:  yang bertugas mencatat jalannya persidangan

ö  Anda, sebagai pihak yang mengajukan gugatan, disebut Penggugat/Kuasa hukumnya

ö  Suami Anda, sebagai pihak yang digugat, disebut Tergugat/Kuasa hukumnya



6.   Apa hak anda sebagai Penggugat?

ö  Didampingi pengacara sebagai kuasa hukum di pengadilan

ö  Bertanya dan menjawab mengenai perkembangan kasusnya baik kepada kuasa hukumnya, maupun kepada hakim

ö  Mendapat salinan surat keputusan pengadilan (dapat melalui kuasa hukumnya)

ö  Mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa dibedakan berdasarkan suku, agama, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosialnya



7. Berapa lama proses berlangsung?

    a. Pengadilan Tingkat Pertama (di PN atau PA)

Sidang biasanya dilakukan lebih dari 6 (enam) kali, namun ada juga yang kurang dari itu. Jangka waktu yang dibutuhkan maksimal 6 (enam) bulan di tingkat pengadilan pertama (PN atau PA).

    b. Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi (di PT dan Mahkamah Agung)

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu perkara hingga tingkat banding dan kasasi berbeda-beda. Namun secara umum hingga awal proses pengadilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung bisa memakan waktu 3-5 tahun.

sumber http://www.lbh-apik.or.id/fact-50.htm

Tidak ada komentar: