Selasa, 31 Mei 2011

Nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Belum Menggembirakan

(Berita Daerah-Jawa) Sekitar 190 Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) menerima tali asih dari Pemkab melalui Bagian Kesra Setda Banjarnegara.

Kepala Bagian Kesra Setda Banjarnegara Dwi Suryanto menyebut, ada sekitar 380 P3N di Banjarnegara, namun hanya 190 yang berhak menerima tali asih tersebut, sisanya yang berjumlah 180 merupakan perangkat desa yang diperbantukan sebagai pembantu pencacat nikah, sehingga sudah menerima honor dari statusnya sebagai perangkat desa.

"Para pembantu pegawai pencatatan nikah masing-masing akan menerima tunjangan sebesar Rp450 ribu," katanya.

Pemberian tali asih tersebut -- seperti di daerah lainnya -- merupakan bentuk penghormatan dari pemkab Banjarnegara kepada para Pembantu Pegawai Pencatatan nikah.

Tugas P3N tak selalu mengurusi soal pernikahan secara langsung, tetapi juga membantu pemerintah di bidang kesehatan, terkait pernikahan di bawah umur. Pasalnya, masih banyak calon pengantin yang masih dibawah umur, sehingga mereka belum cukup secara fisik untuk menikah karena alat reproduksi mereka sebenarnya belum siap. Diakui P3N sangat berperan untuk membantu dalam hal ini untuk mengingatkan mereka.

Ketua Paguyuban P3N Banjarnegara M. Iskandar berharap agar bantuan tali asih tersebut rutin diberikan setiap tahun, karena dari situlah mereka mendapatkan penghasilan yang pasti sebagai pembantu pegawai pencatatan nikah.

Sebenarnya, kata Iskandar, akan lebih bijak apabila para pembantu pegawai pencatatan nikah yang tidak merangkap sebagai perangkat desa menerima honor bulanan seperti anggota P3N lainnya yang telah tercatat sebagai perangkat desa.

Kini bantuan semacam tali asih atau honor, seperti yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara beberapa tahun silam, tak lagi dapat diterima P3N di seluruh Indonesia. Meski berbagai pihak menyadari fungsi dan tugas pegawai itu dirasakan penting bagi masyarakat, mereka harus menerima kenyataan, yaitu hidupnya "senin-kemis" alias serba tak menentu.

Hal ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) bahwa P3N tak lagi berada di bahwa kementerian itu tetapi di bawah pemda setempat.

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu di berbagai daerah dan kehadirannya sangat diperlukan di tiap desa. Pegawai ini biasanya diangkat oleh kepala desa," kata Kepala Tata Usaha (TU) Kankemenag Pekalongan, Suhaimi, belum lama ini.

Pengangkatan itu dengan berbagai kriteria, yang salah satunya punya jiwa kepemimpin dan didengar pendapatnya oleh warga setempat.

Belum lama ini Kemenag mengeluarkan keputusan yang mengatur eksistensi P3N, di antaranya mencabut hak honor pegawai tersebut dan menyerahkan pendapatannya kepada masing-masing kepala daerah.

"Sebelumnya, honor P3N dibayarkan melalui APBN, namun kini para pegawai itu tak lagi menerima honor, karena P3N bukan pegawai yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) atau nomor identitas pegawai," katanya.

Mereka itu tidak berhak mendapatkan honor, karena mereka bukan pegawai. Persoalannya, setelah posisi mereka dialihkan di bawah fungsi kepala daerah juga tidak mendapatkan honor.

"Mereka ingin mendapat pengakuan dan tetap mendapatkan honor dari Kemenag," ujar Suhaimi.

Beberapa tahun silam, para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dibawah Kementerian Agama (Kemenag) akan menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tuntutan itu berdasar surat edaran Sekjend Kemenag pusat Nomor BB/Kp.01.2/16042/2010 tentang pendataan tenaga honorer dilingkungan Kemenag.

Para petugas P3N ini merupakan tenaga honorer di lingkungan Kemenag dengan SK resmi yang dikeluarkan Kemeneg, bertugas di desa-desa. Tuntutan untuk diangkat menjadi PNS itu juga berdasar pada surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) Nomor 05 Tahun 2010 tenatang pendataan tenaga honorer.

Dapat perhatian

Kemenag tetap memperhatikan nasib pegawai pencatat nikah (P3N), kendati status mereka bukan pegawai negeri, kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat di Jakarta, belum lama ini.

"P3N bukan pegawai negeri. Kedudukan mereka hanya sebagai perpanjangan tangan para penghulu," kata Bahrul Hayat, menanggapi peran P3N di berbagai daerah.

Ke depan, Kemenag akan mengatur peran dan kedudukan P3N. Kemungkinan akan berada di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap daerah. Ia mengakui para pegawai tersebut beberapa tahun silam menuntut diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Namun sulit dapat dipenuhi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Kemenag menghapus hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga tugas Kantor Urusan Agama (KUA) makin berat dalam melayani umat.

Dirjen Bimas Islam, Nasaruddin Umar menjelaskan, anggaran pemerintah makin terbatas. Kendati demikian pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib tenaga P3N ke depan. Kementerian Agama akan memperhatikan mulai dari proses rekrutmen dan memposisikan kedudukan mereka di tengah masyarakat sebaik mungkin.

Ia mengakui P3N merupakan bagian dari KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama di lapangan.

Terkait dengan tugas perbantuan pernikahan,secara terpisah Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Mohammad Alwan, mengakui tugas mereka di lapangan kini semakin berat. Kenyataan ini juga terjadi di berabagai daerah.

Untuk menyukseskan berbagai program Kemenag, KUA berada di barisan terdepan menghadapi masyarakat. Banyak program Kemenag yang harus menyentuh lapisan masyarakat terbawah justru terasa sulit menyosialisasikan tanpa partisipasi P3N.

"Tugas KUA tak hanya mengurusi soal pernikahan melulu, tapi masih ada sejumlah agenda seperti bimbingan manasik haji, zakat, wakaf, majelis taklim, bimbingan kemasjidan, dan ditambah lagi menyukseskan program gerakan masyarakat gemar Magrib mengaji," katanya.

Untuk di Kecamatan Kesesi ada empat dusun, yakni Serang, Karangmoncol, Kutowangi, dan Leles. Setiap tahun ada sekitar 800 pernikahan.

Untuk melayani hal ini perlu kesabaran karena pada musim pernikahan perlu ada ketelitian administrasi dan berbagai hal lainnya.

Kemampuan warga mengganti biaya transportasi ke dusun bagi penghulu ke dusun tertentu masih rendah, karena itu dukungan P3N menjadi penting untuk menjelaskan pengertian tentang perkawinan, syarat administrasi dan mengecek fisik secara informal kepada pasangan calon pengantin.

"P3N kedudukannya terasa penting lagi untuk menjelaskan kepada warga desa mengenai kelengkapan administrasi pernikahaan, termasuk tes urin di puskesmas untuk mengetahui kesehatan calon dari setiap pasangan pengantin," kata Alwan.

Dengan tes urin saja dapat diketahui apakah yang bersangkutan terkena HIV, jenis kelamin dan berbagai penyakit menular lainnya. Hal ini semata untuk memberikan kenyamanan dan kebahagian bagi setiap pasangan yang diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah.

Demikian juga, katanya, bagi janda yang ingin menikah, bagaimana yang seharusnya dilakukan. Semua diberi pemahaman agar seperti masa iddah tidak dilanggar. Seperti diketahui bagi janda cerai hidup masa iddah tiga kali suci atau 90 hari, cerai mati selama empat bulan.

Kendati tugas KUA kini makin berat, bagi Alwan ada hal yang menggembirakan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji kini dapat dukungan dari kalangan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

"Para tokoh agama memberi perhatian terhadap ritual ibadah haji. Hal ini yang melegakan," kata Alwan.

Karena itu pula ia berharap ke depan nasib P3N kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Mereka juga bagian dari ujung tombak Kemenag.

sumber > http://beritadaerah.com/article/jawa/39900

Tidak ada komentar: